TarunaKota.com, Jakarta, 12 April 2025 – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis untuk memperluas lapangan kerja dan memberdayakan petani, khususnya di kawasan hutan.

“Terima kasih kepada Pak Menaker, kita bisa menandatangani satu MoU yang Insyaallah bermakna besar bagi pembukaan lapangan kerja dan pemberdayaan petani di kawasan hutan,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Salah satu bentuk kerja sama yang disoroti adalah pengembangan potensi perhutanan sosial, di mana masyarakat diberikan akses untuk mengelola lahan melalui sistem wanatani atau agroforestri, yaitu pengelolaan lahan pertanian yang terintegrasi dengan penanaman pohon.

Raja Juli Antoni menyebut bahwa saat ini sudah tersedia 8,3 juta hektare lahan yang telah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat. Selain itu, masih terdapat sekitar 4 juta hektare lahan potensial, ditambah 3 juta hektare dari data indikatif lainnya, sehingga totalnya mencapai 15 juta hektare yang akan diidentifikasi lebih lanjut untuk penggunaan agroforestri.

Pelatihan dan Transformasi Kelembagaan

Melalui kerja sama ini, Kemnaker akan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para petani hutan guna meningkatkan keterampilan serta produktivitas mereka.

Selain itu, Menhut juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan dilibatkan untuk mengidentifikasi pusat-pusat kemiskinan di kawasan hutan. Diharapkan, sinergi lintas kementerian ini dapat menurunkan angka kemiskinan dan menjaga kelestarian hutan.

“Pak Presiden juga sudah menggagas 70–80 ribu koperasi. Saat ini kami punya 15 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), yang akan ditransformasikan menjadi koperasi usaha perhutanan sosial,” ujar Raja Juli.

Kemnaker Siap Dukung Ekosistem Bisnis Petani Hutan

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya kolaborasi ini dalam menciptakan peluang kerja baru di sektor perhutanan sosial.

“Peran Kementerian Kehutanan sangat strategis. Dimulai dari penyediaan lahan, identifikasi potensi agroforestri, hingga pelibatan masyarakat,” ungkap Yassierli.

Ia memastikan bahwa Kemnaker akan memberikan dukungan penuh, mulai dari pelatihan hingga praktik langsung di lapangan, agar tercipta ekosistem bisnis yang berkelanjutan bagi para petani hutan.

“Kami dari Kemnaker akan support full, dari pelatihan sampai praktik, hingga terbentuk ekosistem bisnis yang bisa menopang kesejahteraan para petani,” tutup Menaker. (Amelia)