TarunaKota.com, Jambi – Wali Kota Jambi, Maulana, secara resmi menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Swarna Bumi, Senin (06/04/2026) ini, menjadi panggung bagi Pemkot untuk memaparkan keberhasilan fiskal sekaligus solusi atas tantangan kota.

Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Kemas Faried Alfarelly, forum tersebut menyoroti tiga isu krusial: stabilitas harga pangan, lonjakan pendapatan daerah, dan transformasi pengelolaan sampah.

Menjawab kekhawatiran dewan soal kenaikan inflasi, Maulana menjelaskan bahwa dinamika harga dipengaruhi oleh tingginya permintaan bahan pangan sejak beroperasinya 41 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Jambi.

“Kami tidak tinggal diam. Tim khusus melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah dibentuk untuk menjamin ketersediaan stok dan kelancaran distribusi. Fokus kami adalah harga tetap terkendali di tingkat konsumen,” tegas Maulana.

Satu capaian fenomenal yang dipaparkan adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 yang menembus angka Rp2 triliun. Menariknya, angka ini dicapai bukan dengan menaikkan beban pajak, melainkan melalui strategi relaksasi.

Pemerintah Kota menerapkan kebijakan penurunan BPHTB, skema cicilan tunggakan PBB, hingga relaksasi pajak khusus bagi UMKM. “Kebijakan ini terbukti mampu mendongkrak PAD sekaligus menjaga napas pelaku usaha kecil di Kota Jambi,” tambahnya.

Terkait persoalan sampah, Pemkot Jambi mengandalkan inovasi Program Kampung Bahagia dengan dukungan anggaran Rp100 juta per RT. Strategi ini mengalihkan fokus pengelolaan langsung ke sumbernya.

Beberapa langkah konkret yang telah berjalan meliputi:

  • Armada RT: Pengadaan gerobak motor di setiap RT untuk jemput bola sampah warga.
  • Sistem OPBM: Penertiban TPS liar melalui Organisasi Pengelola Bersih Lingkungan, berkaca pada kesuksesan di Kecamatan Pelayangan.
  • Penegakan Perda: Sanksi tegas bagi pelanggar guna meningkatkan kedisiplinan kolektif.

Menutup jawabannya, Maulana menegaskan bahwa kritik dan masukan dari legislatif adalah nutrisi bagi pembangunan. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus menguat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Amel)