Tarunakota, 12 Maret 2026, Jambi– Pelaksanaan megaproyek Cetak Sawah dan Optimasi Lahan (Oplah) Tahun 2025 di Provinsi Jambi menghadapi tantangan serius. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi, Ir. Rumusdar, mengakui adanya penolakan keras dari masyarakat di Kabupaten Bungo dan Batang Hari yang berujung pada pembatalan pengerjaan di beberapa titik lokasi.

Penolakan tersebut dipicu oleh titik koordinat proyek yang dinilai berhimpitan langsung dengan tanah milik warga. Menghindari konflik berkepanjangan, Pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah tegas dengan menghentikan total pengerjaan di area bermasalah tersebut dan mengembalikan anggarannya ke pusat.

“Memang ada sedikit kendala di Bungo dan Batang Hari. Lokasi cetak sawah ditolak warga karena berhimpitan dengan tanah mereka. Hal itu sudah diatasi, program di titik tersebut diputuskan tidak dilanjutkan dan anggaran pusat yang telanjur disetor sudah kami kembalikan utuh,” tegas Rumusdar.

Meski terdapat titik yang batal, Rumusdar memastikan bahwa pengerjaan di lokasi lain yang tidak bermasalah tetap dikebut. Dinas TPHP mematok target ketat agar seluruh sisa pekerjaan Program Strategis Nasional (PSN) ini tuntas paling lambat 31 Maret 2026. Langkah ini sangat krusial guna mengejar target perluasan kawasan sawah demi ketahanan pangan nasional.

Terkait kebijakan sentralisasi anggaran cetak sawah tahun 2026 yang kini dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat, Rumusdar menepis spekulasi bahwa hal tersebut merupakan imbas dari masalah eksekusi di daerah. Ia menegaskan bahwa perubahan skema anggaran tersebut murni kebijakan nasional dan bukan bentuk ‘hukuman’ bagi daerah. Pihaknya tetap berkomitmen mengawal sisa pengerjaan tahun 2025 agar selesai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi petani di Jambi.