Tarunakota, Jambi– Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila mendesak Komisi XII DPR RI untuk segera memanggil jajaran petinggi PT Jadestone Energy ke Senayan. Langkah ini diambil menyusul adanya laporan dari masyarakat di wilayah Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang merasa terancam dengan pemasangan pipa gas perusahaan tersebut. Pihak Pemuda Pancasila menilai penempatan infrastruktur vital tersebut memerlukan evaluasi mendalam demi keamanan warga sekitar.

Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri SH, MH, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, posisi pemasangan pipa gas Jadestone dianggap terlalu dekat dengan akses jalan dan parit pemukiman. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu bahaya serius bagi keselamatan masyarakat setempat jika tidak segera ditangani secara teknis. Adri mendesak agar pihak berwenang, terutama legislatif, segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti keresahan warga di wilayah kerja tersebut.

“Mohon kepada Komisi XII DPR RI untuk segera memanggil pihak Jadestone. Harus segera ditindaklanjuti laporan masyarakat terkait pemasangan pipa di Betara atau wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” tegas Adri kepada media, Kamis (23/4/2026). Tokoh yang akrab disapa Panglima ini menekankan bahwa keamanan infrastruktur energi tidak boleh mengabaikan faktor keselamatan lingkungan dan penduduk yang berada di sekitar lokasi operasional.

Lebih lanjut, Adri menyatakan bahwa pihaknya tidak segan untuk melakukan aksi unjuk rasa jika laporan masyarakat tersebut tidak ditanggapi secara serius oleh pihak PT Jadestone Energy. Menurutnya, Pemuda Pancasila berkomitmen untuk membela kepentingan masyarakat Jambi agar tidak ada yang terdampak negatif oleh operasional perusahaan hulu gas tersebut. Ancaman aksi ini merupakan bentuk tekanan agar perusahaan lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap standar keamanan pipa mereka.

Terkait adanya desakan dari sebagian masyarakat untuk menghentikan operasi perusahaan, Adri meminta agar Komisi XII DPR RI terlebih dahulu memanggil petinggi Jadestone serta SKK Migas. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan klarifikasi teknis dan menentukan langkah kebijakan yang paling tepat. “Saat ini Komisi XII harus memanggil dulu pihak Jadestone, kami harap laporan ini ditindaklanjuti dengan serius agar ada solusi yang jelas bagi masyarakat,” pungkasnya.