Tarunakota, Jambi – Komisi III DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memaparkan kondisi infrastruktur jalan di Jambi, baik jalan nasional maupun provinsi, yang saat ini masih menghadapi tantangan kerusakan serius. Jalur Lintas Timur menjadi salah satu poin utama yang disoroti karena perannya yang vital bagi mobilitas logistik dan masyarakat namun kondisinya memprihatinkan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jambi, Ansori Hasan, mengungkapkan bahwa kerusakan jalan di Provinsi Jambi membutuhkan penanganan segera dengan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan ruang fiskal untuk menangani seluruh titik kerusakan secara mandiri. “Kami menyampaikan kondisi jalan nasional dan provinsi di Jambi yang masih menunjukkan tantangan kerusakan, terutama pada jalur lintas timur,” ujar Ansori saat memberikan keterangan usai pertemuan.

Dalam konsultasi tersebut, Komisi III secara spesifik mempertanyakan alokasi anggaran dari APBN Tahun Anggaran 2026 yang diperuntukkan bagi pembangunan dan perbaikan jalan di Jambi. Legislatif Jambi berharap ada komitmen nyata dari pemerintah pusat untuk mengucurkan dana pembangunan demi mempercepat pemulihan infrastruktur yang menjadi urat nadi ekonomi daerah. Hal ini dinilai mendesak mengingat keluhan masyarakat terkait akses jalan yang rusak terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Sebagai solusi strategis atas keterbatasan anggaran daerah, Komisi III DPRD Jambi mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga agar beberapa titik jalan yang saat ini berstatus jalan provinsi dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional. Dengan perubahan status ini, tanggung jawab pemeliharaan dan perbaikan sepenuhnya akan beralih ke pemerintah pusat melalui APBN. Langkah ini dipandang sebagai cara efektif untuk memastikan standar kualitas jalan tetap terjaga tanpa membebani kas daerah secara berlebihan.

Menutup rangkaian konsultasi tersebut, Ansori Hasan menekankan bahwa sinergi antara daerah dan pusat adalah kunci utama penyelesaian masalah infrastruktur di Jambi. Komisi III berkomitmen untuk terus mengawal dan melobi kementerian terkait agar usulan kenaikan status jalan dan tambahan anggaran dapat terealisasi. “Biaya perbaikan jalan butuh biaya cukup besar, karena itu dukungan pusat melalui kenaikan status jalan menjadi sangat krusial bagi kami,” pungkasnya.