Tarunakota, Jakarta– Analis Politik Senior Boni Hargens mengungkapkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta seluruh jajarannya telah mengambil peran proaktif dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi nasional. Langkah ini dilakukan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi dampak turbulensi geopolitik akibat perang di Timur Tengah. TNI diposisikan sebagai garda terdepan untuk memastikan dinamika konflik internasional tersebut tidak mentransformasi diri menjadi krisis ekonomi yang membebani masyarakat di dalam negeri.

Peran strategis TNI ini mencakup pengamanan infrastruktur vital distribusi energi secara ketat. Menurut Boni, satuan TNI ditugaskan mengawasi titik-titik krusial mulai dari kilang minyak hingga depo BBM guna memberikan efek deterrensi terhadap jaringan ilegal. “Kehadiran fisik aparat militer di lokasi strategis ini memberikan efek deterrensi yang signifikan,” ujar Boni Hargens kepada wartawan, Kamis (9/4/2026). Selain itu, pengawasan jalur distribusi diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat mengganggu ketahanan energi nasional.

Pada dimensi intelijen, TNI berkolaborasi aktif dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membangun peta ancaman yang komprehensif. Informasi mengenai jaringan penyalahgunaan subsidi yang diperoleh intelijen militer menjadi modal penting bagi operasi penindakan yang dipimpin Bareskrim Polri. Sinergi ini bertujuan melindungi pilar komitmen Prabowo-Gibran, khususnya dalam memastikan subsidi BBM dan LPG benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh pihak yang mampu.

Boni menegaskan bahwa pemerintahan saat ini menempatkan stabilitas ekonomi domestik sebagai harga mati yang tidak dapat ditawar. Presiden Prabowo memberikan mandat penuh kepada TNI dan Polri untuk melakukan penegakan hukum tanpa kompromi terhadap kejahatan energi. Langkah ini termasuk mengisolasi ekonomi domestik dari dampak destruktif volatilitas harga global dengan membangun benteng kebijakan yang kuat. Tidak akan ada toleransi bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan di tengah situasi sulit dengan menggerogoti subsidi rakyat.

Lebih lanjut, Boni menyoroti ancaman internal berupa penyelewengan BBM dan LPG bersubsidi oleh oknum tertentu yang merugikan APBN dan merampas hak masyarakat miskin. Penyelewengan ini berdampak langsung pada kelangkaan di tingkat pengecer yang menyulitkan ibu rumah tangga berpenghasilan rendah. “Setiap rupiah subsidi yang disalahgunakan adalah kerugian langsung bagi APBN,” tandas Boni. Oleh karena itu, sinergi pemerintah bersama TNI dan Polri menjadi kunci sentral dalam menghadapi ancaman energi baik dari dalam maupun luar negeri.