TarunaKota.com, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menertibkan pemanfaatan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa hasil pengecekan melalui citra satelit menunjukkan masih adanya perusahaan pemegang SHGU yang tidak tertib. Oleh karena itu, diperlukan langkah penertiban guna mengoptimalkan pendapatan negara.

“Saya sudah melakukan sampling di sejumlah PT di Riau dan Kalimantan. Ternyata, ada perusahaan yang memiliki HGU seluas 8.000 hektare, tetapi setelah dicek menggunakan teknologi satelit, ditemukan area tanam melebihi batas, seperti tambahan 1.500 hektare hingga 2.000 hektare,” ujar Menteri Nusron dalam rapat bersama Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis (6/3/2025).

Menurut Nusron, pelanggaran semacam ini perlu ditertibkan, baik dari segi pendaftaran tanah maupun pungutan pajaknya. Untuk itu, ia mengimbau kerja sama antara Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) dengan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

“Saya ingin menertibkan administrasi tanah agar semua Area Penggunaan Lain (APL) memiliki hak atas tanah yang jelas. Sementara itu, Ditjen Pajak dapat melihat luas area tanam di luar HGU sebagai dasar penentuan pajak yang harus dibayarkan,” jelas Nusron.

Penertiban HGU ini sejalan dengan program kerja 100 hari Menteri Nusron, di mana ia ingin menata ulang sistem pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan HGU yang lebih berkeadilan serta mengutamakan pemerataan, tanpa mengabaikan kesinambungan perekonomian.

Selain itu, rapat tersebut juga membahas rencana sinkronisasi antara Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Wakil Menteri Keuangan, integrasi ini diperlukan agar pembaruan data perpajakan lebih mudah setiap kali terjadi transaksi pertanahan.

“Semoga besok kita sudah bisa memulai sinkronisasi data dan kerja sama lainnya,” ujar Anggito Abimanyu.

Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan. (Amelia)