Tarunakota, Jakarta – Gedung DPR RI Senayan dipadati agenda rapat maraton dari berbagai komisi pada Senin (13/4/2026). Sejak pukul 10.00 WIB, Komisi I DPR RI langsung tancap gas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil gubernur dari lima provinsi besar, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Pertemuan ini difokuskan pada Panitia Kerja (Panja) Aset TNI guna melakukan penataan dan optimalisasi aset milik militer yang tersebar di wilayah-wilayah strategis tersebut agar lebih berdaya guna.

Di saat yang bersamaan, dinamika desentralisasi menjadi sorotan di Komisi II melalui pembahasan perkembangan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Aceh, serta status keistimewaan Yogyakarta bersama jajaran Kemendagri. Tak kalah krusial, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI juga mulai menyusun draf RUU tentang Satu Data Indonesia. Langkah legislasi ini diharapkan mampu menjadi payung hukum kuat untuk memperkuat integrasi dan akurasi data nasional sebagai fondasi utama setiap pengambilan kebijakan pemerintah di masa depan.

Memasuki siang hari, fokus parlemen bergeser ke sektor infrastruktur dan investasi. Komisi V menggelar evaluasi besar-besaran terkait pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2026 bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, BMKG, dan Basarnas. Sementara itu, Komisi XII melakukan rapat kerja dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi untuk mengevaluasi sistem Online Single Submission (OSS) terintegrasi serta capaian realisasi program kerja triwulan I tahun anggaran 2026 yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Sektor energi menjadi bahasan paling intensif yang berlangsung hingga sore hari. Komisi XII mencecar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) terkait strategi peningkatan produksi migas dan kesiapan menekan impor BBM melalui mandatori biofuel. Perhatian kemudian berlanjut pada RDP bersama Direktur Utama MIND ID beserta jajaran sub-holding untuk membedah proyeksi produksi pertambangan tahun 2026 serta memastikan program hilirisasi tetap berjalan sesuai peta jalan pemerintah demi meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

Rangkaian agenda panjang di Senayan ditutup oleh Komisi XII yang menggelar rapat hingga pukul 19.00 WIB bersama Direktur Utama PT PLN (Persero). Fokus pembahasan malam ini mencakup progres implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) serta strategi percepatan transisi energi menuju energi bersih. Padatnya agenda lintas sektoral hari ini menunjukkan komitmen DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi, mulai dari urusan tata kelola daerah hingga kemandirian energi nasional yang menjadi tantangan global.