TarunaKota.com, Sumatera Utara – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara simbolis menyerahkan 6.100 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan di seluruh Sumatera Utara. Penyerahan tersebut dilangsungkan di Pendopo Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat, pada Selasa (6/5). Dari jumlah tersebut, Kabupaten Langkat menjadi penerima terbanyak dengan alokasi 1.600 kartu.

Kedatangan Gubernur disambut langsung oleh Bupati Langkat, Syah Afandin, bersama jajaran pejabat seperti Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I, Nyoman Suarjaya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Antony, Forkopimda Langkat, Sekda Langkat, serta pimpinan perangkat daerah dari Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi sektor informal seperti nelayan yang memiliki risiko kerja tinggi.

“Program ini menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan kerja bagi masyarakat. Kami ingin nelayan merasa lebih aman dan terlindungi saat bekerja,” tegas Bobby.

Tak hanya menyerahkan kartu kepesertaan, Gubernur juga memberikan santunan jaminan kematian kepada ahli waris dua nelayan asal Langkat yang telah meninggal dunia, yakni almarhum Bahtiar dan Zulkifli. Masing-masing keluarga menerima santunan sebesar Rp42 juta, dengan total bantuan mencapai Rp84 juta. Penyerahan ini menjadi bukti nyata manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati Langkat, Syah Afandin, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian Gubernur terhadap nelayan Langkat. Ia menyebutkan bahwa dari total 21.204 nelayan di wilayahnya, sebagian besar berada di Kecamatan Pangkalan Susu, dengan jumlah mencapai 4.165 orang.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Gubernur atas alokasi 1.600 kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan Langkat. Ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang sebagian besar menggantungkan hidup dari laut,” ujar Syah Afandin, Kamis (8/5), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim.

Syah Afandin juga menambahkan bahwa pada tahun 2025, Pemkab Langkat telah mengalokasikan anggaran untuk menjamin 500 nelayan miskin dan miskin ekstrem sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ia menargetkan sebanyak 7.052 nelayan dari kelompok desil 1 hingga 4 bisa tercover sepenuhnya melalui pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk APBD, APBD Provinsi, CSR, Baznas, hingga dana lainnya.

“Besar harapan kami ke depan seluruh nelayan Langkat bisa mendapat jaminan ketenagakerjaan. Kami akan terus berupaya menuntaskan ini pada masa kepemimpinan saya,” tegas Bupati.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut I, Nyoman Suarjaya, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja sektor informal.

“Pekerja informal seperti nelayan memiliki risiko kerja yang tinggi. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan perlindungan yang layak,” ujar Nyoman.

Kegiatan ini juga menjadi momentum edukasi publik agar lebih sadar dan aktif mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan yang kerap luput dari perlindungan sosial formal. (Amelia)