TarunaKota.com, Semarang, 15 April 2025 – BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi para pekerja Indonesia, di tengah dinamika perekonomian global yang penuh tantangan.

Salah satu tantangan besar saat ini adalah dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Ketidakpastian pasar global, perlambatan ekspor, dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi bersama oleh pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja.

Dalam Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada 8 April 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi nasional dan menjaga optimisme terhadap masa depan perekonomian Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan bahwa pihaknya siap mengambil peran strategis dalam membantu negara menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya bagi pekerja yang terdampak langsung oleh gejolak ekonomi.

“Kondisi ekonomi global memang menantang, namun Indonesia adalah bangsa besar dengan sumber daya yang melimpah. Dengan kerja sama yang solid, kami optimistis bahwa kita dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk kemajuan bersama,” ujarnya.

Perlindungan Komprehensif untuk Pekerja

Melalui program-program unggulan seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan menyeluruh kepada para pekerja.

Program ini tidak hanya memberikan manfaat berupa tabungan hari tua dan santunan saat terkena PHK, tetapi juga membuka akses terhadap informasi pasar kerja dan pelatihan keterampilan guna membantu pekerja kembali produktif.

Sinergi di Wilayah Jawa Tengah dan DIY

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Hesnypita, turut menegaskan kesiapan wilayahnya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

“Kami di wilayah Jawa Tengah dan DIY terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan daerah, mulai dari pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, hingga serikat pekerja. Perlindungan terhadap pekerja menjadi prioritas utama kami, terutama dalam memastikan manfaat program JKP dapat dirasakan secara optimal oleh mereka yang terdampak PHK,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa edukasi dan sosialisasi terus digencarkan agar pekerja memahami hak serta manfaat perlindungan yang dimiliki melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Optimisme Terhadap Ekonomi Nasional

Optimisme terhadap kondisi ekonomi Indonesia juga datang dari Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyebutkan bahwa beberapa indikator menunjukkan perekonomian nasional masih berada pada jalur yang stabil.

Salah satu indikator tersebut adalah Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada di angka 126,4 pada Februari 2025, meskipun sedikit turun dari 127,2 pada Januari 2025. Angka ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi tetap tinggi. (Amelia)