TarunaKota.com, Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri langsung upacara pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Agenda kenegaraan tersebut meliputi pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Prosesi pengangkatan sumpah jabatan ini berlangsung dengan khidmat di Aula Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).

Dalam prosesi pelantikan tersebut, Kepala Negara resmi melantik Nanik S. Deyang untuk mengemban amanah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Guna mendukung kinerja badan baru tersebut, Presiden Prabowo juga melantik dua figur birokrat tangguh, yakni Agustina Arumsari dan Trenggono, yang dipercaya menduduki posisi sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional demi mempercepat eksekusi program ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional.

Pengangkatan para pejabat teras tersebut dilakukan berdasarkan payung hukum yang sah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 18/M Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna menyelaraskan struktur pengawasan anggaran negara.

Pada momentum yang sama, Presiden RI juga memperkuat barisan penasihat internalnya dengan melantik tokoh perburuhan nasional, Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Regulasi pengangkatan Said Iqbal didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/P Tahun 2026 yang mengamanatkan tugas pengkajian isu strategis ketenagakerjaan dan jaminan kesejahteraan kaum buruh nasional.

Kehadiran Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam seremoni penting ini merupakan bentuk representasi nyata dari dukungan penuh institusi TNI terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang baru. TNI berkomitmen penuh untuk bersinergi dengan seluruh badan baru bentukan pemerintah dalam menyukseskan serta mengawal program-program strategis nasional yang berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas nasional.