Tarunakota, Jakarta– Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara resmi mempertanyakan dasar penerbitan Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menetapkan status Siaga 1 bagi seluruh jajaran prajurit. Langkah TNI tersebut diambil sebagai respons antisipatif terhadap eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran di Timur Tengah. Puan menegaskan bahwa DPR akan menugaskan Komisi I untuk memanggil Panglima TNI guna memberikan penjelasan konkret mengenai urgensi penetapan status tertinggi tersebut di tengah kondisi keamanan dalam negeri saat ini.

Dalam keterangannya usai memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV di Kompleks Parlemen, Selasa (10/03/2026), Puan menyampaikan bahwa meski kesiapsiagaan adalah tanggung jawab rutin TNI, penerbitan instruksi spesifik melalui Telegram Nomor TR/283/2026 perlu didasari alasan yang kuat. Parlemen ingin memastikan apakah kebijakan tersebut memang mendesak atau justru berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.

“Terkait dengan Siaga 1, kami akan meminta Komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI. Kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak. Lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret,” ujar Puan Maharani di Senayan.

Instruksi Panglima TNI tersebut sebelumnya diteken oleh Asops Panglima TNI, Letjen Bobby Rinal Makmun, pada 1 Maret 2026. Telegram tersebut memuat tujuh poin instruksi strategis, termasuk penyiagaan prajurit dan penugasan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI untuk memetakan kondisi WNI di wilayah terdampak konflik. Selain itu, Bais diminta berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna menyiapkan rencana evakuasi darurat jika situasi di Timur Tengah kian memburuk.

Langkah DPR RI ini diambil untuk menjalankan fungsi check and balances terhadap otoritas militer dalam mengambil kebijakan strategis yang berdampak luas. Puan berharap penjelasan dari Panglima TNI nantinya dapat menjernihkan dasar pengambilan keputusan tersebut, sehingga masyarakat tetap tenang namun waspada terhadap dampak geopolitik global. Komisi I dijadwalkan akan segera mengatur waktu pertemuan untuk membahas detail teknis dan analisis intelijen yang melatarbelakangi status Siaga 1 tersebut.