TarunaKota, Pontianak – Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI, Yohan, menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Kepemudaan dan Olahraga se-Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2025–2027, Selasa (10/2/2026). Forum ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan kualitas pemuda.

Acara yang digelar oleh Disporapar Provinsi Kalbar ini mempertemukan seluruh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat.

IPP sebagai Instrumen Utama Perencanaan

Dalam paparannya, Deputi Yohan menegaskan bahwa pemanfaatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan hal mutlak dalam merancang program daerah. Menurutnya, pembangunan pemuda harus terintegrasi dan tidak boleh berjalan secara terpisah antar sektor.

“Pembangunan pemuda harus dirancang secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, dengan menjadikan IPP sebagai rujukan bersama. Dengan demikian, intervensi program yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan pemuda di wilayah masing-masing,” ujar Deputi Yohan.

Fokus Kebijakan 2026 dan Tantangan Pemuda

Memasuki arah kebijakan tahun 2026, Yohan menyoroti sejumlah poin krusial seperti kualitas pendidikan, kesehatan mental, partisipasi kerja, hingga pencegahan perilaku berisiko. Tantangan nyata seperti angka NEET (Not in Education, Employment, or Training), penyalahgunaan NAPZA, dan dampak negatif digitalisasi menjadi prioritas yang harus direspons secara kolaboratif.

Urgensi Rencana Aksi Daerah (RAD)

Kemenpora juga mendorong pemerintah daerah di Kalbar untuk segera memperkuat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan. Hal ini penting agar selaras dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) serta RPJMN 2025–2029.

Diharapkan melalui koordinasi ini, tercipta ekosistem kepemudaan di Kalimantan Barat yang inklusif dan berdaya saing tinggi sebagai penopang pembangunan nasional di masa depan.