TarunaKota.com, Kota Jambi, 25 Juni 2025 — Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, terukur, dan berorientasi hasil melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja. Bertempat di Aula Lantai 6 Kantor Wali Kota, agenda ini menjadi simbol keseriusan Pemerintah Kota Jambi dalam menjawab kompleksitas tantangan pembangunan daerah.

Dalam keterangannya usai penandatanganan, Wali Kota Maulana menekankan bahwa dokumen tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban nyata sebagai kepala daerah.

“Perjanjian kinerja ini bukan hanya tentang saya sebagai wali kota, tetapi tentang bagaimana seluruh OPD dan ASN Kota Jambi bekerja dengan arah yang sama. Kita harus kompak dan kolaboratif,” tegas Maulana.

Perjanjian tersebut memuat berbagai indikator strategis pembangunan, seperti peningkatan mutu pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, transformasi pelayanan publik berbasis digital, hingga percepatan reformasi birokrasi. Menurut Maulana, pencapaian indikator-indikator ini membutuhkan inovasi serta rasa memiliki dari seluruh elemen pemerintahan.

Ia mencontohkan pentingnya sinergi lintas sektor, salah satunya dalam program penataan pasar dan digitalisasi perparkiran menggunakan sistem non-tunai QRIS. Meski pelaksana teknis berada di tangan OPD tertentu, namun keberhasilannya ditentukan oleh dukungan lintas dinas.

“Misalnya penataan pasar, memang Satpol PP yang bertindak di lapangan, tapi dinas lain pun harus ikut merasakan denyut program itu. Begitu juga program jukir digital, bukan hanya urusan Dishub, tapi semua perangkat daerah harus mendukung,” jelasnya.

Selain membahas komitmen kinerja, Maulana juga menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) di ruang layanan publik. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam.

“Kita sudah terima pengaduannya dan sedang kita telusuri kebenarannya. Tidak semua aduan bisa langsung dibenarkan, tapi itu jadi sinyal penting untuk mengevaluasi pelayanan kita,” ujarnya.

Maulana menilai bahwa aduan publik harus dipandang sebagai peluang untuk membenahi sistem pelayanan secara menyeluruh, sekaligus memperkuat relasi pemerintah dengan masyarakat.

Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tak bisa diraih secara individu, melainkan hasil dari kerja kolektif seluruh lini pemerintahan.

“Saya ingin semua lini kompak. Kita harus bergerak sebagai satu tubuh, satu arah. Bukan berdiri sendiri-sendiri. Karena itulah arti sebenarnya dari perjanjian kinerja ini,” pungkas Maulana.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini diharapkan menjadi pemicu semangat kerja bersama menuju Jambi yang lebih baik, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.