TarunaKota.com, Jakarta – Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan oleh Kementerian Sosial diharapkan dapat menjadi solusi dalam membangkitkan masyarakat miskin agar lebih berdaya dan sejahtera. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan, tetapi juga mendorong masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud nyata dari komitmen Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

“Sekolah Rakyat adalah bentuk konkret dari upaya Presiden untuk memuliakan masyarakat miskin. Selain itu, program ini juga mendorong mereka untuk bangkit, maju, dan berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Gus Ipul, Rabu (3/5/2025).

Senada dengan Gus Ipul, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menyampaikan bahwa pendidikan bagi kaum dhuafa adalah kunci keberhasilan Indonesia di masa depan.

“Kejayaan Indonesia ada di tangan kaum dhuafa. Jika mereka bangkit, maka Indonesia pun akan berjaya, dan kita ingin membuktikan hal itu,” kata Nuh.

Pendidikan sebagai Solusi Pemutus Kemiskinan

Menurut berbagai kajian, baik akademik maupun empirik, pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat miskin serta memberikan mereka peluang untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

“Saatnya kaum dhuafa bangkit. Mereka harus memiliki kepercayaan diri yang kuat dan masa depan yang jelas melalui dunia pendidikan,” tambah Nuh.

Sekolah Rakyat akan menggunakan konsep boarding school (asrama) dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk perizinan, tenaga pendidik, dan kurikulum. Selain itu, tata kelola dan kendali kualitas juga menjadi perhatian utama untuk memastikan standar pendidikan yang optimal.

Kolaborasi Berbagai Kementerian dan Lembaga

Untuk mewujudkan program ini, Gus Ipul membentuk Tim Formatur dan Satgas Percepatan Sekolah Rakyat. Berbagai kementerian dan lembaga turut terlibat, di antaranya:

  • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  • Kementerian Sosial
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Bappenas
  • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
  • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
  • Kementerian Agama
  • Kementerian Pekerjaan Umum
  • Kementerian Keuangan
  • Badan Kepegawaian Nasional
  • Lembaga Administrasi Negara
  • Kantor Staf Presiden
  • Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi

Gus Ipul menegaskan bahwa kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas akan fokus pada percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sesuai dengan bidangnya masing-masing.

“Insya Allah, program ini akan didukung oleh berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang terkait,” tutupnya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun generasi yang lebih berdaya, mandiri, dan siap membawa Indonesia menuju kejayaan di tahun 2045. (Amelia)