TarunaKota.com, Jambi – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat upaya pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan melindungi daya beli masyarakat. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., berbagai program penguatan ketahanan pangan dan pengendalian harga terus dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi untuk mengevaluasi program pengendalian inflasi Semester I Tahun 2026. Pertemuan yang bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi itu dipimpin Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., di Aula Telanaipura Bapperida Kota Jambi, Selasa (28/7/2026).
Mengusung tema “Sinergi TPID Menuju Inflasi Terkendali untuk Mewujudkan Kota Jambi Bahagia”, kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), BMKG, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD), serta pemangku kepentingan yang tergabung dalam TPID Kota Jambi.
15 Kali Gerakan Pangan Murah Digelar
Dalam arahannya, Diza menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, upaya pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama seluruh anggota TPID agar ketersediaan pasokan terjaga, distribusi berjalan lancar, dan harga pangan tetap terjangkau.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi seluruh anggota TPID agar pasokan tetap terjaga, distribusi lancar, dan harga kebutuhan pokok tetap stabil sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya.
Sepanjang Semester I Tahun 2026, Pemerintah Kota Jambi bersama TPID telah melaksanakan sejumlah program untuk menjaga kestabilan harga dan memperkuat ketahanan pangan.
Program tersebut meliputi 15 kali Gerakan Pangan Murah, 20 kali Operasi Pasar atau Pasar Murah Bersubsidi, dua kali inspeksi pasar, 12 kegiatan Gerakan Tanam Pangan, serta sembilan rapat koordinasi TPID.
Selain itu, pemerintah kota menjaga cadangan pangan pemerintah berupa 1.004.260 kilogram beras dan 200.852 liter minyak goreng.
Pemkot Jambi bersama Forum CSR Kota Jambi juga menyalurkan 15.404 paket sembako kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membantu memenuhi kebutuhan pokok warga.
Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keterjangkauan harga sekaligus mengantisipasi gejolak pasokan yang berpotensi memengaruhi inflasi daerah.
Maulana Dorong Ketahanan Pangan dan Daya Beli Masyarakat
Pengendalian inflasi menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Kota Jambi memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui berbagai program pangan murah, operasi pasar bersubsidi, dan penguatan cadangan pangan, pemerintah berupaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Selain menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek, pemerintah juga mendorong langkah berkelanjutan untuk memperkuat produksi pangan lokal dan mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan.
Dalam forum tersebut, Diza meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi dan memperbanyak kegiatan nyata di lapangan. Pemantauan kondisi pasar dan penyerapan informasi langsung dari masyarakat dinilai penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan.
“Kita harus lebih banyak hadir di tengah masyarakat, memantau kondisi pasar, mendengar langsung persoalan yang dihadapi, serta memastikan program pengendalian inflasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Upaya ini sejalan dengan visi pembangunan Kota Jambi dalam RPJMD 2025–2029, yakni mewujudkan Kota Jambi Bahagia melalui penguatan ekonomi perkotaan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Antisipasi El Niño hingga Natal dan Tahun Baru
HLM TPID juga membahas sejumlah tantangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga dan ketersediaan pangan pada periode mendatang.
Salah satu perhatian utama adalah mitigasi dampak El Niño terhadap sektor pertanian. Perubahan kondisi cuaca berpotensi memengaruhi produksi dan pasokan sejumlah komoditas sehingga diperlukan langkah antisipatif sejak dini.
Selain itu, TPID membahas kesiapan pasokan pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2027, penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD), serta perluasan program LAGROKOTA di setiap kecamatan.
Kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga ketersediaan komoditas ketika produksi lokal tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Tedy Arif Budiman, menyampaikan bahwa Kota Jambi memiliki peran strategis sebagai daerah acuan pengendalian inflasi di Provinsi Jambi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dan kerja sama antardaerah untuk menjaga stabilitas harga.
Pada kesempatan yang sama, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi memaparkan perkembangan kinerja fiskal daerah sebagai bagian dari dukungan terhadap pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi.
Ketahanan Pangan Diperkuat dari Lingkungan Keluarga
Selain melalui operasi pasar dan pengelolaan cadangan pangan, Pemerintah Kota Jambi juga mendorong berbagai inovasi untuk memperkuat ketahanan pangan mulai dari tingkat keluarga dan lingkungan permukiman.
Program yang dikembangkan antara lain pelatihan masyarakat, intensifikasi pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan, pengembangan Intensifikasi Pekarangan (IPA), pembentukan Kampung Belanja di tingkat RT, serta Gerakan Menanam Cabai di lingkungan sekolah.
Langkah tersebut diharapkan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketahanan pangan.
Dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah berharap pengendalian inflasi tidak hanya bertumpu pada intervensi pasar, tetapi juga didukung peningkatan produksi dan pemanfaatan sumber daya lokal.
Melalui evaluasi dan penguatan program TPID, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen melanjutkan koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan pangan, dan melindungi daya beli masyarakat.
Sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta terwujudnya Kota Jambi Bahagia.

Tinggalkan Balasan