TarunaKota.com, Jakarta – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan kesiapan pihaknya dalam menyukseskan pembentukan Sekolah Rakyat yang diusung oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengajukan empat lokasi sebagai sarana Sekolah Rakyat, yaitu Bina Siswa Cisarua, Sentra Wyata Guna Kota Bandung, Centra Abiyoso Kota Cimahi, dan Sentra Terpadu Pangudi Kota Bekasi. Dari keempat lokasi tersebut, Bina Siswa dan Sentra Wyata Guna dinilai sebagai aset bangunan yang paling siap digunakan.

Khusus untuk Sentra Wyata Guna, lokasi ini dianggap unik karena berada dalam lingkungan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) yang dikelola oleh Pemprov Jabar, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dalam Rapat Pleno Progres Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI dan stakeholder terkait di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3/2025), Herman menyarankan agar siswa difabel di Wyata Guna tidak direlokasi, melainkan diintegrasikan dengan Sekolah Rakyat untuk menciptakan lembaga pendidikan yang inklusif.

“Kami sudah mengecek lahan dan bangunan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat. Ada empat lokasi yang terkonfirmasi, tetapi dua yang kami pastikan dan sudah kami lihat langsung kondisinya di lapangan,” ungkap Herman.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga siap berbagi tanggung jawab dalam hal pembiayaan. Herman menambahkan bahwa pihaknya bersedia menghibahkan bangunan di Bina Siswa Cisarua agar mempermudah tata kelola keuangan dan akuntabilitasnya.

Lebih lanjut, Herman menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat agar memberikan dukungan penuh dalam pembentukan Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, delapan kabupaten/kota telah mengusulkan lokasi alternatif yang masih harus diverifikasi lebih lanjut.

Selain itu, Pemprov Jabar telah menyiapkan tiga lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat baru di lahan milik pemerintah provinsi, yaitu:

  • Kawasan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang (sekitar 10 hektare)
  • Kawasan Kota Bandung (kurang lebih 10 hektare)
  • Kawasan Jatinangor, Sumedang (sekitar 5 hektare)

“Meski belum bersertifikat, prinsipnya kami siap mendedikasikan lahan ini. Kami ingin Jawa Barat berada di garis terdepan dalam pembangunan Sekolah Rakyat,” tegasnya.

45 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa sebanyak 45 Sekolah Rakyat siap beroperasi di berbagai kabupaten/kota di Indonesia pada tahun ajaran 2025-2026.

“Hingga saat ini, sekitar 45 Sekolah Rakyat telah siap untuk diselenggarakan,” ujar Saifullah.

Dari total 198 usulan lokasi Sekolah Rakyat yang diterima, 151 lokasi masih dalam tahap kajian lebih lanjut. Rinciannya, 115 lokasi berupa tanah kosong, sementara 36 lokasi lainnya berupa aset bangunan yang berpotensi direvitalisasi. Dari jumlah tersebut, baru 45 lokasi yang benar-benar siap untuk digunakan.

Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi warga miskin atau miskin ekstrem. Penerimaan siswa difokuskan pada mereka yang termasuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mencakup 10 persen penduduk Indonesia dengan tingkat ekonomi terendah. Jika kuota belum terpenuhi, siswa dari desil 3 dapat diterima dengan prioritas tetap pada desil 1 dan 2.

Sekolah Rakyat akan berkonsep asrama dan sepenuhnya gratis, mencakup kebutuhan pakaian, alat sekolah, serta makan dan minum. Dalam jangka panjang, sekolah ini akan menyediakan pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. (Amelia)