TarunaKota, Bandung – Kekecewaan terhadap kinerja pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memuncak. LSM Pemuda dan Mahasiswa memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Lembur Pakuan, Subang, pada 19 Februari 2026 mendatang.

Aksi ini ditujukan sebagai bentuk protes keras terhadap Kepala Dinas Bina Marga serta Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat yang dinilai menutup telinga terhadap kritik dan masukan publik.

Umur Jalan Pendek dan Dugaan Cacat Konstruksi

Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda dan Mahasiswa, Andri, S.H., mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali mencoba berdialog dengan Dinas Bina Marga Jabar, namun tidak pernah mendapat respons resmi. Fokus utama mereka adalah buruknya kualitas proyek infrastruktur jalan yang baru sekejap dibangun namun sudah rusak.

“Kami menduga ada penyimpangan spesifikasi teknis dan cacat konstruksi pada sejumlah ruas jalan. Ini mengarah pada indikasi kegagalan pekerjaan yang merugikan keuangan daerah,” tegas Andri, Selasa (10/2/2026).

Sengkarut di Dinas Pendidikan: Isu Pencatutan Nama Gubernur

Isu lain yang tak kalah panas adalah dugaan adanya ‘mafia’ proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Jabar. Andri menyebut ada inisial tertentu DK, HU, dan HD yang diduga kuat mampu mengatur alokasi proyek. Bahkan, nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), diduga dicatut dalam praktik gelap tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Jabar dinilai masih memilih bungkam terkait isu miring yang mencoreng citra kepemimpinan KDM tersebut.

Mengapa Lembur Pakuan?

Pemilihan lokasi aksi di Lembur Pakuan, Subang, bukan tanpa alasan. Andri menyebutkan bahwa aksi-aksi sebelumnya di depan kantor dinas maupun kantor gubernur selalu menemui jalan buntu.

“Di era KDM, masyarakat sebenarnya merasa punya ruang luas untuk mengadu. Namun di lapangan, masih ada pengusaha nakal yang mempermainkan kualitas pekerjaan. Kami ingin suara masyarakat benar-benar sampai langsung kepada pimpinan tertinggi,” tambah Andri.

Aksi ini diharapkan dapat memicu langkah nyata pemerintah provinsi untuk mengevaluasi jajaran dinas terkait dan menindak tegas oknum yang merusak integritas pembangunan di Jawa Barat.